Doyan Bolos, Puluhan PNS Dipecat
jpnn.com - JAKARTA - Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali menggelar sidang untuk mengambil keputusan terhadap 54 kasus dari berbagai instansi pusat maupun daerah.
Seperti halnya tahun lalu, sidang BAPEK masih didominasi oleh kasus pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin PNS.
"Dari 54 kasus yang disidangkan, 45 kasus di antaranya akibat PNS tidak masuk kerja 46 hari atau lebih. Ini menunjukkan pemerintah semakin tegas dan serius dalam menangani indisipliner pegawai,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar kepada wartawan usai memimpin sidang BAPEK di kantornya, Rabu (12/3).
Selaku Ketua BAPEK, Menpan-RB mengatakan bahwa keputusan yang diambil dalam sidang ini merupakan keputusan tingkat kedua, setelah sebelumnya ada keputusan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).
“Keputusan BAPEK ada yang memperkuat keputusan PPK, ada yang memperingan, ada yang diubah, ada juga yang dipending,” ujar Azwar yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno selaku Sekretaris BAPEK.
Eko menyebutkan, tahun 2013 BAPEK menangani 246 kasus PNS yang telah diberi sanksi oleh PPK. Dari kasus sebanyak itu, kasus terbanyak juga gara-gara tidak masuk kerja. Sejak diberlakukannya PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, makin banyak pegawai yang tidak displin harus menerima risiko.
“Sanksi atas pelanggaran disiplin ini mulai dari teguran sampai pemberhentian,” ujar Eko menambahkan. (esy/jpnn)
JAKARTA - Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali menggelar sidang untuk mengambil keputusan terhadap 54 kasus dari berbagai instansi pusat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peresmian Kuil Hindu, Kemenhut Meminjamkan 2 Gajah Buat Acara Penyucian
- Polda Sulsel Siap Tindak Oknum yang Mengaveling Tanah di Hutan Mangrove
- Kajian Dominus Litis, Mahasiswa dan Pakar Hukum Nilai Berpotensi Terjadi Abuse of Power
- Mendes PDT Soroti Kasus Pemerasan Kades oleh Oknum LSM & Wartawan Gadungan
- Status Gunung Awu di Sangihe Turun Menjadi Waspada
- Antisipasi Lonjakan Harga, APPDI Dorong Pemerintah Terbitkan Izin Impor Sapi Reguler