DPD Akhiri Kerjasama dengan UNDP

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tampaknya ingin merawat kepercayaan masyarakat. Meski merasa tidak pernah diintervensi asing, DPD tetap ingin UNDP tidak berkantor lagi di lantai 3 gedung B DPD. Karena itu, DPD tidak melanjutkan kerjasama dengan badan PBB yang melakukan kegiatan pada program pembangunan di negara-negara berkembang ini.

   

"Selasa nanti (26/4), kami bersama staf akan rapat evaluasi program UNDP. Saya akan menghentikan kerjasama tersebut dan saya tinggal melaporkan saja kepada rapim reguler DPD RI,’’ kata Sekretaris Jenderal DPD RI DR Ir Siti Nurbaya MSc di Jakarta, Jumat (22/4).

   

Mantan Sekjen Departemen Dalam Negeri ini mengungkapkan, saat dirinya masuk ke DPD pada 25 Agustus 2006, UNDP sudah berkantor di lantai 3 Gedung B DPD. Namun, dirinya menegaskan, selama ini pihaknya tidak pernah diganggu maupun diintervensi UNDP. "Tidak ada program UNDP yang memengaruhi arah kerja dewan  dan sekretariat jenderal DPD RI," tandas birokrat tulen ini.

   

Diakui siti, pekerjaan UNDP seperti studi akuntabilitas dan soal tenaga ahli dipakai sebagai referensi. Tapi, hal itu masih dikombinasikan dengan masukan banyak pakar.