DPD: Ambivalen Desa Terjadi karena UU

Demikian juga soal kedudukan desa dalam konteks ketatanegaraan dan desentralisasi, bagaimana memperkuat kewenangan desa lebih berdaya dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, bagaimana skema pembagian (penyerahanan) kewenangan, perencanaan, dan keuangan kepada desa; bagaimana memperkuat peran lembaga yang ada di desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana menyinergikan peran lembaga bentukan dan lembaga asli yang ada di desa.

"Perkembangan terakhir mengenai subsidi otonomi desa yang ancer-ancernya 1 persen APBN atau Rp 1 miliar per desa tentunya menjadi perdebatan yang menarik," tegasnya.

Dikatakannya, RUU Desa versi DPD memberi kepercayaan dan kesempatan kepada desa mengembangkan potensinya, meningkatkan akses warga desa terhadap sumberdaya alam, pelayanan publik, dan anggaran negara untuk memperbaiki kualitas masyarakat yang merata, membagi desa menjadi dua tipologi, yaitu desa asli dan desa swapraja; serta dana alokasi desa menimal 5 persen APBN. (fas/jpnn)