DPD Ancam Boikot Pelantikan Presiden dan Wakil

JAKARTA – Kinerja Dewan Perakilan Daerah (DPD) masih dipertanyakan banyak pihak. Lembaga yang terbentuk semenjak lima tahun silam ini, juga masih terus mencari bentuk dan peran di tata kelola kenegaraan. Lembaga ini juga tidak terlihat begitu agresif dalam mengemban amanahnya kepada rakyat. Tetapi, jika sudah menyangkut kekuasaan sejumlah figur di lembaga ini nampak begitu agresif. Salah satunya adalah, perjuangan DPD dalam mengegoalkan jatah dua wakilnya di jajaran pimpinan MPR.

Setelah gagal memperjuangkan komposisi 3-2 di MPR, kini DPD mempersoalkan wakil ketua MPR dari unsur DPD Ahmad Farhan Hamid. Menurut mereka, Farhan Hamid bukan figur pilihan DPD, oleh karenanya harus diganti. Jika tidak, Mereka mengancam akan memboikot sidang MPR yang mengagendakan pelantikan Presiden SBY-Boediono.’’Kami (DPD, Red) akan menghadiri pelantikan presiden dan wapres. Tetapi, dengan catatan, penggantian wakil ketua MPR dari unsur DPD (Farhan Hamid, Red) harus diselesaikan sebelum 20 Oktober 2009,’’ kata anggota DPD dari Maluku John Pieris di pressroom DPR.

Menurut dia, Farhan harus diganti untuk lebih memperjelas sistem ketatanegaraan. John bersikukuh pimpinan MPR dari unsur DPD harus diambil dari nama-nama yang diusulkan secara resmi oleh DPD secara kelembagaan. Kedua nama yang diprioritaskan itu adalah Aksa Mahmud (Sulawesi Selatan) dan Djan Faridz (DKI Jakarta). ’’Harus digelar rapat khusus pimpinan MPR agar penggantian itu sah,’’ tegasnya.

Anggota DPD dari Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas juga melontarkan ancaman senada. Menurut dia, DPD saat ini tengah berkembang upaya untuk mengkonsolidasikan ketidakhadiran anggota DPD dalam pelantikan Presiden dan Wapres. Dia sendiri berencana akan menempuh langkah itu kalau Farhan Hamid tidak diganti. ’’Saya secara pribadi tidak akan menghadiri pelantikan Presiden jika Farhan tidak diganti,’’ ujarnya.

Wakil Ketua DPD Laode Ida yang hadir dalam keterangan pers itu buru-buru mengklarifikasi. Dia meminta koleganya di DPD dapat memisahkan masalah internal DPD dengan pelantikan Presiden dan Wapres. Karena, acara itu sangat sakral.’’Itu peristiwa kenegaraan yang sangat sakral. Jadi, tidak boleh dicederai siapapun. Apalagi DPD yang menjadi simbol NKRI,’’ tegasnya. Menurut dia, maju dan terpilihnya Farhan Hamid dalam pemilihan pimpinan MPR mewakili pribadinya sendiri, bukan DPD.