DPD Anggap Fungsi Budgeting DPR Tidak Penting

Dikatakannya, salah satu fungsi check and recheck yang mesti difungsikan DPR adalah melakukan kontrol secara langsung terhadap berbagai proyek pemerintah dengan cara membentuk tim dan mengirim tim tersebut ke berbagai lokasi proyek yang ada dan hasil kerja mereka langsung disampaikan ke komisi-komisi terkait.

Selain itu, Laode juga mengritisi posisi kesekjenan MPR, DPR dan DPD yang berada di bawah kontrol Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg). "Mestinya, kesekjenan di sistem parlemen Indonesia selevel dengan kementerian negara dan tidak perlu tergantung lagi dengan Sekretariat Negara," imbuh Laode Ida. (fas/jpnn)