DPD Anggap Jakarta Biarkan Praktik Ketidakadilan di Papua

Apalagi masih ada persepsi kelompok-kelompok gerakan perlawanan terhadap NKRI bahwa masuknya Papua ke dalam NKRI melalui PEPERA tahun 1969 sebenarnya "dipaksakan" sepihak oleh Indonesia, bukan merupakan kehendak sejati warga Papua. "Tepatnya, menurut mereka bukanlah Papua yang masuk ke pangkuan NKRI, melainkan Indonesia-lah yang masuk menduduki Papua dengan alasan bekas jajahan Belanda," imbuh La Ode Ida.

Selain itu lanjutnya, konflik yang terjadi di Papua juga dipicu oleh pemberlakuan otonomi khusus tapi tidak diiringi dengan pengelolaan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat lokal.

"Dana Otsus yang dialirkan dari tahun ke tahun yang nominalnya puluhan triliun rupiah belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua secara umum kecuali bagi sejumlah oknum pejabat politik dan birokrasi lokal dengan cara menyalahgunakan posisi, jabatan dan kekuasaan elitistik," kata dia.

Sementara pihak Jakarta, menurut La Ode, terkesan mendiamkan praktik ketidakadilan itu terjadi terus-menerus. "Saya menduga sebagian pejabatnya juga memperoleh atau kecipratan materi dari praktik-praktik korup pengelolaan dan Otsus itu," kata La Ode Ida. (fas/jpnn)