DPD Asal Kaltim Beber Ulah Malaysia
Rabu, 10 Juni 2009 – 19:48 WIB
Terakhir, Pemerintah Malaysia memprovokasi di Blok Ambalat, sebuah gugusan karang tidak berpenghuni di Teluk Siboko yang berjarak 12 mil laut dari Pulau Sebatik. “Blok Ambalat sudah menjadi masalah nasional,” tukas Luther.
Sebelumnya, Indonesia terpaksa melepas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. “Padahal, sangat jelas untuk kami, orang Kaltim, kedua pulau termasuk Kerajaan Bulungan. Sayang sekali, Pemerintah tidak bersosialisasi ke Kaltim ketika merundingkannya dengan Malaysia.”
Keempat anggota DPD asal Kaltim menyarankan, pulau-pulau sekitar Blok Ambalat yang tidak berpenghuni segera diduduki dengan memobilisasi penduduk dari daerah-daerah Kaltim selain menambah mercu suar di perairan sekitar Blok Ambalat. Tujuannya, menegaskan Blok Ambalat dan pulau-pulau sekitarnya benar-benar wilayah Indonesia. “Jangan seperti Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Orang-orang Indonesia jarang ke situ, hanya singgah kalau memancing ikan.”
Masyarakat pesisir dan nelayan lokal sekitar Blok Ambalat segera dimodali agar memiliki kapal penangkap ikan berbobot minimal 30 ton. Dengan minimal tonase (tonnage) tersebut, mereka bisa beroperasi atau menangkap ikan hingga ke perairan sekitar Blok Ambalat dan perairan perbatasan. “Kalau bisa, mereka dilengkapi sistem satelit GPS (Global Positioning System) yang mengabarkan posisi mereka dan melapor kepada TNI apabila terjadi pelanggaran.” (sam/JPNN)
JAKARTA - Secara khusus, empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan pendapatnya mengenai hubungan RI
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Winarto Ditugaskan ke BIN, Kapolda Kalsel Dijabat Irjen Rosyanto
- Dari Zaman SBY, Guru ASN Terima Tunjangan Sertifikasi 1 Bulan Gapok, Janji Prabowo?
- Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, Dedi Prasetyo Naik jadi Komjen
- Putusan MK Menguatkan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat.
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- Usut Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Panggil eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jateng