DPD Dalami Masalah 'Illegal Fishing'

JAKARTA - Konsentrasi mengantisipasi kerusakan lingkungan di perairan Indonesia, kini menjadi topik hangat di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Apalagi karena sebagian besar mata pencaharian negeri berpenduduk 200 juta lebih ini sangat bergantung pada hasil perikanan.

Menurut Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, Rabu (19/5), masalah mendasar lingkungan hidup di perairan Indonesia sebenarnya terletak pada illegal fishing. Dan hal ini katanya, sudah berlangsung sejak lama dan wajib diantisipasi. Selain itu, kerusakan ekosistem makhluk hidup di laut juga menjadi masalah yang harus dituntaskan.

"Diperlukan kesepahaman seluruh negara di dunia untuk mengantisipasi masalah ekosistem lingkungan hidup, terutama di perairan, tak hanya Indonesia," kata Laode, dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian Lingkungan Hidup (LH) dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Agus Suhartono, di Gedung DPD.

Laode mengungkapkan, persoalan klasik terkait anggaran selalu menjadi batu sandungan dalam mengantisipasi hal tersebut. Ini terbukti dengan seringnya kapal negara luar masuk ke wilayah teritorial Indonesia dalam mencari ikan, tanpa sepengetahuan petugas AL. "Kita harus antisipasi sedini mungkin," paparnya.