DPD Dalami Masalah 'Illegal Fishing'

Ditambahkan Laode, untuk kerusakan lingkungan sendiri, dampaknya sudah mencapai 30 persen, serta masih bisa bertambah parah. Namun menurutnya, DPD RI tidak akan berdiam diri terkait kerusakan ini. "Dalam waktu dekat, kami akan membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kelautan. Sudah dikoordinasikan dan timnya sudah terbentuk," urainya.

Laode pun mengatakan, secara rutin setiap bulannya anggota DPD RI memang berkomitmen untuk membahas lingkungan, baik di tingkat nasional maupun ke lingkup global. "Nah, dalam rapat dengar ini, tujuannya (adalah) menerima masukan dari seluruh instansi terkait, untuk dibawa dalam rangka persiapan kunjungan ke Inggris, 4 sampai 6 Juni 2010 nanti. Di sana kami akan mempresentasikan kepada seluruh negara, sehingga dapat dijadikan rujukan bersama dalam menjaga lingkungan dan keamanan perairan di dunia," tuturnya.

Sementara, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso mengungkapkan, dalam mengamankan sumber daya alam yang dimiliki, kapasitas peralatan memanglah harus memadai. Sebagai contoh katanya, adalah radar yang bisa menjangkau seluruh kawasan teritorial Indonesia. "Bayangkan saja. Australia mempunyai radar yang bisa menjangkau 1.000 mil laut. Bila kapal negara luar masuk, bisa ketangkap radar. Sedangkan kita belum mempunyai alat tersebut," paparnya.

Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono menjelaskan, kerusakan ekosistem di lautan Indonesia bisa menjadi bahan untuk membuat paper bagi DPD RI, untuk dibawa ke Inggris, lengkap dengan cara penanggulangannya. "Kita juga terus berkomitmen mencegah kerusakan lingkungan, baik dari (aktivitas) illegal fishing, maupun pengrusakan dari segi ekosistem yang dilakukan masyarakat," imbuhnya. (ede/jpnn)