DPD Demokrat NTB Turunkan Baliho Anies-AHY
jpnn.com - MATARAM - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat menginstruksikan kadernya menurunkan seluruh baliho Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (Anies-AHY).
Hal itu sebagai imbas dari keputusan Anies Baswedan yang dikabarkan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
"Sesuai dengan instruksi DPP Partai Demokrat sejak tadi malam Kamis (31/8), kami langsung menurunkan seluruh atribut bergambar Anies-AHY di seluruh wilayah NTB," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Andi Mardan melalui telepon dari Mataram, Jumat (1/9).
Dia menambahkan keputusan menurunkan seluruh baliho atau atribut bergambar Anies-AHY karena koalisi yang dibangun bersama Partai Demokrat, NasDem, dan PKS sudah keluar dari pakem sebenarnya. Sebab, yang mana sebelumnya meminta Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Bawswedan di Pilpres 2024.
"Soal paket Anies-Muhaimin Iskandar ini, Partai Demokrat tidak pernah diajak komunikasi sebagai mitra koalisi. Padahal, dari sebelumnya mereka sudah bersurat untuk meminta AHY sebagai cawapres, tapi tiba-tiba datang dengan mitra koalisi baru," ungkapnya.
Meski demikian, Andi Mardan menolak jika ada anggapan bahwa keputusan Partai Demokrat menurunkan seluruh atribut Anies-AHY karena partai berlambang bintang mercy itu kecewa dan terbawa perasaan (baper) dalam politik.
"Tidak ada istilah kami baper politik, tetapi sebagai mitra koalisi mestinya kami diajak bicara dan berdiskusi bukan dengan memberikan keputusan sepihak. Karena kami memahami posisi meski sejak awal kami juga menyerahkan keputusan bakal cawapres kepada Anies," katanya. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
DPD Demokrat NTB menurunkan baliho Anies-AHY. Hal ini imbas dari keputusan Anies yang dikabarkan memilih Cak Imin sebagai cawapres untuk Pilpres 2024.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP
- Upaya PDIP Jegal Gibran Kandas di PTUN, Ronny Bilang Begini