DPD Desak Bentuk Pansus Agraria

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan perlunya pembentukan panitia khusus (pansus) agraria. Usulan itu disampaikan oleh sejumlah anggota DPD saat membacakan laporan reses daerahnya masing-masing.

"Terkait konflik agraria, pemerintah pusat sepertinya menyerahkan masalah agraria ke pemerintah daerah. Ini tanda-tanda akan lebih buruk lagi kondisinya, karena itu harus segera dibentuk pansus konflik agraria, karena tidak hanya terjadi di Lampung saja,” tegas senator asal Lampung, Anang Prihantoro, dalam Sidang Paripurna DPD, di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (12/01). Sidang dipimpin Ketua DPD, Irman Gusman.

Selain konflik agraria di Lampung, juga mengapung masalah pertambangan di Bima, NTB, khususnya di Kecamatan Sape, sebagaimana yang diungkap oleh Farouk Muhammad -senator dari Provinsi NTB.

Dikatakan Farouk, dalam konflik di kecamatan Sape, DPD telah melakukan langkah konkret yaitu meninjau langsung dan telah mengadakan rapat kerja bersama Bupati, DPRD dan Kapolres Bima serta Kementerian ESDM pada tanggal 27 Desember 2011.