DPD Desak Bentuk Pansus Agraria

Sementara, dalam pidatonya Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan konflik sumberdaya alam dan agraria yang melibatkan perusahaan dan masyarakat tidak hanya terkait dengan aspek hukum di bidang pertambangan dan lahan.

”Konflik juga muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap tanggungjawab perusahaan dalam mengembangkan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan”, tegas Irman Gusman.

Menurut Irman Gusman, perlu adanya perhatian agar konflik seperti di Bima tidak meluas. ”DPD RI harus segera mendorong pemerintah mengkaji ulang kontrak karya pengelolaan tambang,” tegasnya. (fas/jpnn)