DPD Desak KPK Usut Proyek Kualanamu

Dia memaparkan dalam sebuah pembangunan proyek berskala besar, biasanya ada perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak kerja. "Kalau ada kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan proyeknya dalam waktu yang sudah ditentukan, berarti terjadi wan prestasi, ya ada penaltinya," ujarnya. Desakan agar KPK memeriksa proyek Bandara Kuala Namu, terkait upaya Kementerian Perhubungan RI menyusun pengajuan dana tambahan pembangunan setelah adanya perubahan rencana pembangunan.

Tambahan dana sekitar Rp1,4 triliun itu diharapkan bisa mempercepat penyelesaian proyek bandara pada 2010. Irman mengingatkan Kementerian Perhubungan agar melihat kembali pembiayaan proyek ini. "Ada penambahan biaya karena itu perlu verifikasi," ujar Irman. (fas/jpnn)