DPD Desak Presiden Jokowi Bicara dengan PBB

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Pemerintah RI segera melakukan pembicaraan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, dan organisasi internasional Islam guna meredam aksi brutal Israel menembak warga Palestina yang sedang beribadah di Masjidil Aqsha, Selasa (4/11) lalu.

 “DPD RI mendesak pemerintahan Joko Widodo menggerakkan seluruh kekuatan diplomatiknya ke seluruh dunia guna menghentikan kebiadaban Israel terhadap Palestina,” kata Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad kepada wartawan di Gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (6/11).

Desakan tersebut, kata Farouk Muhammad, segera disampaikan DPD RI ke Presiden Jokowi secara tertulis karena krisis di Palestina sudah berlangsung puluhan tahun dan meluas.

“Ini tidak saja menjadi konflik politik, melainkan telah berkembang menjadi isu sensitif bagi perdamaian antar umat beragama di dunia,” tegasnya.

Termasuk menutup Masjidil Aqsha itu ,kata Farouk, bisa dimaknai sebagai diskriminasi terhadap umat Islam untuk dalam menjalankan ibadahnya.

“Tindakan itu juga sebagai provokasi terbuka dari Israel yang tidak pernah serius menyikapi ajakan diplomasi internasional untuk penyelesaian damai Israel-Palestina,” ungkapnya.

Menurut senator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, perjuangan bangsa Palestina semakin tergantung kepada diplomasi internasional. Seperti Amerika Latin dan Uni Eropa, telah mengakui Palestina sebagai sebuah Negara dan terakhir Swedia. Pada tingkat itulah DPD RI mendorong DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap Israel sebagai sanksi kesewenang-wenangan pelanggaran HAM terhadap Palestina.

“Ambruknya peta jalan damai Oslo pada 1994 yang semula diharapkan menjadi dasar menuju solusi dua negara makin meneguhkan eksistensi Palestina sebagai suatu wilayah politik dalam negara yang digregasi berdasarkan ras, etnis, atau agama. Palestina dihuni oleh komunitas dengan identitas nasional yang jelas, tapi tanpa pengakuan masyarakat internasional,” ujarnya.