DPD Dianggap Gagal jadi Corong Daerah

CIANJUR - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, menegaskan bahwa kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lima tahun terakhir menjadi sebuah lembaga yang diwarnai oleh berbagai praktek birokrasi yang berorientasi kekuasaan dan hemat bicara, sebagaimana yang sering ditemui di instansi pemerintahan era Orde Baru (Orba).

"DPD telah gagal menjadi corong kepentingan daerah untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pengambil keputusan di Jakarta. Keseharian DPD lebih memperlihatkan praktek birokrasi, sebagai akibat dominannya mantan birokrat era Orba yang masuk ke dalam institusi DPD," tegas Sebastian Salang, dalam acara Press Gathering DPD RI, di kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (15/6).

Selain dinominasi oleh para birokrat, Sebastian juga mengaku kecewa dengan kehadiran anggota DPD yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat di daerah yang kental dengan perilaku feodalisme, yang dalam kesehariannya minta dilayani dan malas dalam berargumentasi. "Mereka lupa bahwa saat ini para pimpinan dan anggota DPD itu berada di sebuah lembaga politik publik, yang kehadirannya di DPD diberi mandat oleh rakyat melalui proses pemilu langsung satu kali dalam lima tahun," kata Sebastian.

Dengan memahami latar belakang mayoritas dari pimpinan dan anggota DPD itu, lanjut Sebastian, sebetulnya masyarakat tidak perlu kecewa, sebab secara kelembagaan DPD itu sendiri memang belum melakukan apa-apa untuk kepentingan daerah yang ia wakili. "Yang terjadi lima tahun belakangan ini, hanya sebatas kegiatan individu pimpinan dan anggota DPD dengan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dalam konteks kelembagaan memang belum pernah terjadi hal-hal yang signifikan untuk kepentingan daerah," lanjutnya.