DPD Dianggap Sudah Serap Aspirasi Daerah

JAKARTA -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah sering menjembatani aspirasi daerah dengan berbagai permasalahannya dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

           “Saya berharap peran yang konstruktif ini dapat dilanjutkan dan saya berharap para menteri dan para gubernur dapat meresponnya secara konstruktif pula”, kata Presiden SBY ketika menyampaikan keterangan pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah, di depan Sidang Paripurna Khusus DPD yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita didampingi Wakil Ketua DPD Irman Gusman dan Laode Ida, Jum’at (22/8).

           Gagasan DPD yang telah dua kali menyelenggarakan Indonesia Regional Investment Forum (IRIF) sangat di hargai oleh Presiden SBY. “Sungguh saya hargai. Forum tersebut telah dapat dimanfaatkan oleh banyak daerah untuk mempromosikan potensi daerahnya dan sekaligus untuk menarik investor ke daerahnya masing-masing”, kata Presiden.

           Presiden juga menyinggung soal alokasi APBN untuk daaerah yang dari tahun ke tahun terus meningkat. “Anggaran yang makin besar ke daerah sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggungjawab penuh untuk mengelola secara baik dan transparan bagi kemakmuran  dan kesejahteraan rakyatnya,” ujar Presiden.

           Anggaran yang semakin besar itu, lanjut Presiden, tidak boleh diikuti pula dengan semakin meningkatnya penyimpangan atau mismanagement, apalagi korupsi di daerah.

           ‘”Saya ingin menegaskan sekali lagi, bahwa tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi di pusat maupun di daerah. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tegas SBY.

           Dalam implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan infrastruktur, lanjut Presiden SBY, pemerintah daerah harus mampu menerapkan strategi penggunaan anggaran yang tepat tujuan dan tepat guna.

           “Anggaran yang makin banyak ke daerah bukanlah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau untuk melayani kepentingan para penyelenggara pemerintahan daerah, namun harus terwujud dalam bentuk program peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata,” ujar Presiden SBY.