DPD Diminta Tetap 'Melawan' DPR

Di tempat yang sama, Peneliti senior Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Enceng Sobirin mengatakan bahwa ukuran kinerja institusi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bukanlah standar daerah. "Jika masih berkutat dengan standar daerah, jangan harap persepsi masyarakat akan baik terhadap DPD ini," cetusnya.

Bahwa peran partai politik saat ini dinilai sangat berlebihan bahkan sudah merampas hak-hak politik masyarakat, lanjut Enceng, hal itu memang benar. Tapi DPD secara institusi harus membangun kemampuan komunikasinya secara maksimal di tingkat nasional.

"Jangan seperti sekarang, yang lebih banyak menonjolkan keluhan-keluhan dan menuduh undang-undang sebagai penyebab terbatasnya wewenang yang dimilikinya lalu terfokus memperjuangkan Amandemen V UUD 45," kata Enceng.

Sementara anggota DPD dari Jawa Barat, Wahidin Ismail menuding pers sebagai penyebab timbulnya kesan bahwa DPD tidak bekerja. "Pers tidak berimbang dalam meliput berbagai kegiatan DPD, baik di daerah maupun di gedung DPD Jakarta," tegas Wahidin Ismail. (fas/JPNN)