DPD Dituding 'Main' di Seleksi Anggota BPK

JAKARTA - Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menilai, sikap inskonsistensi DPD terhadap proses uji kelayakan (fit and propert test) terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah catatan negatif bagi bangsa ini di akhir masa jabatan keanggotaan DPD periode 2004-2009.

"Dari awal, DPD secara tegas menyatakan sikap menolak untuk melakukan fit and propert test terhadap calon anggota BPK yang telah lolos persyaratan administrasi sebagaimana yang ditetapkan Komisi XI DPR. Perkembangan terakhir, DPD malah ikut melakukan fit and propert test. Ini sebuah catatan negatif bagi DPD," kata Adnan Husodo, usai diskusi bertema 'Menilai Kualifikasi dan Kualitas Calon Anggota BPK', di press room DPR, Jakarta Jumat (21/8).

Perubahan sikap tersebut, lanjutnya, sekaligus sebuah praktek menukar kepentingan politiknya baik dengan Komisi XI DPR maupun dengan pihak BPK. "Saya menduga DPD telah melakukan tukar menukar kepentingan politik, dengan institusi terkait yang belum tentu bermanfaat untuk kepentingan daerah yang diwakilinya," tuding Adnan.

Padahal, kata Adnan, dalam Undang-Undang BPK, pihak yang punya kewenangan untuk melakukan fit and propert test dan sekaligus menetapkan calon anggota BPK menjadi Anggota BPK adalah Komisi XI DPR. "Artinya, DPD memang tidak punya dasar hukum melakukan atau tidak melakukan fit and propert test," tegasnya.