DPD Dorong Indonesia Antisipasi Krisis Qatar
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dailami Firdaus kaget mendengar sejumlah negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Terlebih lagi, banyak warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di negara kaya minyak tersebut.
“Sekitar 40.000 warga Indonesia di Qatar. Sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka," kata senator asal daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta ini, Kamis (8/6).
Dia pun mengatakan beberapa dampak akan dirasakan dari krisis Qatar ini. Misalnya, masalah perjalanan jemaah umrah. Nah, kata dia, hal ini harus segera diantisipasi.
“Harus segera pula diantisipasi perjalanan umrah ke tanah suci yang menggunakan penerbangan Qatar Airways maupun penerbangan melalui Bandara Internasional Doha," ungkapnya.
Dia menyerukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu perlindungan warga Indonesia maupun dampak krisis lainnya bersama lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
Dailami berharap situasi ini dapat diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak. Karena krisis diplomatik yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah. Tetapi juga kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umrah maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dailami Firdaus kaget mendengar sejumlah negara memutuskan hubungan
Redaktur & Reporter : Boy
- Al Hidayat Samsu: Pemberian Kewenangan Kepada Perguruan Tinggi Mengelola Tambang Akan Membebani Dunia Akademik
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Tinjau Pembangunan IKN Bersama Pimpinan MPR, Senator NTT Abraham Paul Liyanto: Membanggakan
- Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir Surabaya