DPD Dorong Revisi UU Pokok Agraria
Rabu, 10 Maret 2010 – 20:14 WIB
DPD Dorong Revisi UU Pokok Agraria
Lebih lanjut Fawzy juga mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat perihal pengurusan sertifikat yang dinilai terlalu lama dan proses bertele-tele. “Seharusnya ada standart seperti berapa lama penyelesaian, biaya kepengurusan. Ya, yang sederhana dan transparan, sehingga masyarakat terkesan tidak dipersulit,” tukasnya.(fm/jpnn)
Baca Juga:
JAKARTA - Selain mengkaji bidang pemekaran wilayah maupun tata ruang, DPD RI Komite I juga mengawasi bidang pertanahan. Kepada JPNN, anggota Komite
Redaktur & Reporter : Antoni
BERITA TERKAIT
- Ancaman Hukuman Oknum TNI AL Pembunuh Juwita Bisa Bertambah
- Perubahan KUHAP Penting, Tetapi Harus Perhatikan Juga Faktor Ini
- Ketua INTI Tangsel Ajak Masyarakat Teladani Semangat Kebangkitan Kristus
- Setiawan Ichlas Disambut Hangat saat Mudik ke Palembang, Lihat Ada Pak Gubernur
- 165 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Libur Panjang 2025
- ISNU Gelar Fun Walk dan Menanam Satu Juta Pohon untuk Masa Depan Bumi