DPD Dukung Daerah Otonom Gagal Digabung

Soal penggabungan daerah, lanjutnya, bukanlah hal baru karena juga lazim terjadi di sejumlah negara-negara di dunia. "Fakta itu pula yang mendorong DPD dari awal mendesak Pemerintah Pusat mengkaji dan mengevaluasi daerah baru hasil pemekaran, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota,. Sebab pemekaran sebuah wilayah itu tidak semuanya berjalan mulus. Mengingat peoses pemekaran sebuah daerah itu semula dimaksudkan untuk mempercepat sebuah pembangunan ternyata dalam prosesnya sarat dengan nuansa politik."

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan hasil evaluasi daerah otonomi sepanjang tahun 2010, atas laporan kinerja pemda seluruh Indonesia tahun 2009 yang meliputi 173 indikator. Antara lain, berdasarkan cepat tidaknya penyusunan APBD, pelayanan publik, peningkatan daya saing ,dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.(fas/jpnn)