DPD Dukung KPK Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengatakan perlawanan terhadap korupsi harus gencar, kompak dan terus-menerus. Karena itu menurut Irman, tidak boleh ada rasa frustrasi dan putus asa melawan korupsi. Kalau semangat lawan korupsi mengendor, korupsi langsung meningkat.

“Dalam menghadapi korupsi jangan sampai terkesan bangsa ini sudah frustasi sehingga korupsinya semakin membesar. Sikap yang terbaik adalah lawan korupsi tanpa mengenal lelah,” kata Irman Gusman pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (3/12).

Senator asal Sumatera Barat ini mencontohkan Filipina yang bisa memperbaiki indeks peringkat korupsi, karena ada perubahan sistem. Salah satunya dengan kesadaran di kalangan pengusaha yang berani bekerja sama dengan lembaga antikorupsi Filipina.

“Usaha itu membuat Filipina dalam tempo 3-4 tahun memperbaiki posisi indeks peringkat korupsi yang lebih baik dari Indonesia," ujarnya.

Irman menjelaskan Filipina merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara, dan indeks korupsinya juga jauh di atas Indonesia. Karena itu, Irman yakin kalau posisi indeks persepsi korupsi Indonesia bisa diperbaiki, maka daya tarik untuk investasi meningkat.

“Kalau kita lihat indeks persepsi rendah harus kita perbaiki, nah, ini kita perlu meminta cara untuk melihat itu. Perbaikan indeks korupsi itu bagus untuk daya menarik investasi," katanya.

Dalam konteks ini, ujar Irman, posisi KPK saat ini harus didukung. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, KPK menjadi panglima. Namun, KPK tak bisa sendiri.

“Saya percaya KPK bisa menjadi ujung tombak. Tapi, KPK tak bisa sendirian. KPK itu menjadi panglima pemberantasan korupsi. Itu yang harus didukung, dan diperkuat,” katanya.(fas/jpnn)