DPD Dukung Nego Ulang Kontrak Asing

Di antaranya, jelas Tjahjo, soal posisi politik DPD terkait usulan amandemen konstitusi. Dia menegaskan, selama amandemen itu untuk penguatan lembaga,keberpihakan kepentingan daerah, dan memperkuat sistem presidensial, PDIP siap untuk mengkaji lebih lanjut. ’’Tadi kami belum merespon detil. Yang penting membangun komunikasi dulu,’’ ujar Sekjen DPP PDIP, itu.

Fraksi PDIP, lanjut Tjahjo, juga memahami perlunya keterlibatan aktif DPD dalam pembahasan sejumlah Rancangan Undang -Undang (RUU). Mulai dari RUU Jogjakarta, RUU Desa, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sampai RUU Pilkada.

Tjahjo menegaskan semangatnya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. ’’Jadi kami membahas masalah yang konstruktif. Bukan soal inisial A, B, C, D atau SMS gelap,’’ sindirnya, lantas terkekeh.

Tjahjo membenarkan bila dalam pertemuan juga dibahas soal renegosiasi kontrak karya. Pandangan DPD, kata dia, sangat penting. Karena sumber daya alam yang dieksploitasi perusahaan asing merupakan milik daerah. ’’Kita akan cari bagaimana follow up yang terbaik supaya ini bukan hanya wacana,’’ tandasnya.