DPD Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang atau OSO menyatakan DPD sangat mendukung rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
“Kami mendukung rencana pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan,” kata OSO saat pidato memimpin Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Terkait hal itu, kata OSO, DPD sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Dia menjelaskan, dengan fungsi pengawasan yang ada, DPD akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas raperda dan perda sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
“DPD RI merasa perlu melakukan hal ini guna memastikan bahwa seluruh daerah yang ada agar tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
BACA JUGA: Jokowi: Izinkan Saya Memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan
OSO menyatakan, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus menikmati buah demokrasi. Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menegaskan bahwa demokrasi itu adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Itulah komitmen DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dan daerah. Kami meyakini bahwa kebhinnekaan yang ika hanya akan menjadi fakta jika pembangunan dilaksanakan secara merata,” katanya.
DPD sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel