DPD Dukung Upaya Menyeimbangkan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Nono melanjutkan Papua merupakan wilayah yang memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan Indonesia pada umumnya dan KTI khususnya.

Menurut senator asal Maluku ini, keberadaan Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, Nono menyatakan pemberlakuan kebijakan otsus bagi Papua diharapkan mampu menjadi sarana percepatan pembangunan pada berbagai bidang di provinsi paling timur Indonesia itu, sehingga dapat sejajar dengan daerah-daerah lain yang ada di tanah air.

"Mengingat secara geografis dan politis wilayah Papua ini masih tertinggal," lanjut dia

Menurut Nono, otsus bagi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat di sama untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri dalam kerangka NKRI.

Kewenangan khusus, jelas dia, berarti memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di sana.

"Untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia," papar dia.

Senator asal Sulawesi Utara Djafar Alkatiri menambahkan beberapa isu di Sub Wilayah Timur II lainnya antara lain tentang eksistensi KTI, yaitu perlunya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, karena memang desa ini melekat sekali pada daerah.