DPD Evaluasi Proses Penerimaan CPNS 2018, Nih Catatannya

jpnn.com, JAKARTA - Komite I DPD RI berikan catatan atas pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 secara serentak di pusat dan daerah. Hal itu terungkap pada saat audiensi antara Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB) Syafruddin di Kantor Kementerian PAN-RB, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani menyampaikan permasalahan rekrutmen CPNS 2018 yang terjadi di daerah yang menjadi evaluasi Komite I kepada Menteri PAN RB. Permasalahan tersebut terkait sedikitnya kelulusan dari proses seleksi ini untuk bisa lolos dari ambang batas/passing grade yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Apa yang menjadi evaluasi Komite I berdasar masukan masyarakat di daerah sama persis menjadi fokus perhatian Kementerian PAN RB, pada pertemuan ini pak menteri menjanjikan akan mengeluarkan Permenpan baru dan akan diikuti oleh skema baru untuk mengatasi permasalahan kelulusan seleksi yang jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan formasi yang ada,” jelas Ketua Komite I tersebut.

Menteri PAN RB Syafruddin mengungkapkan hasil rekrutmen CPNS saat ini bukan harga mati, kementerian masih ada beberapa langkah yang akan diambil untuk membenahi permasalahan yang ada.

Menurut Syafruddin, kondisi hasil rekrutmen CPNS saat ini bukanlah harga mati masih ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan utuk membenahi hasil ini. Pansel sudah rapat dan mencarikan solusi. Kekurangan banyak tenaga PNS (238.000) khususnya Guru dan tenaga perawat.

"Oleh karena itu, kita mencoba menyiapkan beberapa langkah, dan insyaallah minggu depan akan diterbitkan regulasi yang kira-kira tujuannya untuk memenuhi kekurangan formasi yang ada,” jelas Syafruddin.

Komite I secara umum memberikan apresiasi pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di Pusat maupun di Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang paripurna, birokrasi yang bersih, Independen dan berintegritas khususnya di Daerah.