DPD: Gagal Kelola Negara, Jangan Jalankan Ekonomi Neolib

Selain itu, Dani juga mengkritisi kebijakan Pemda DKI Jakarta yang masih memberlakukan pungutan terhadap operator angkutan kota. Pungutan itu seperti bayaran terhadap pemeriksaaan layak jalan angkutan kota dan rencana Pemda DKI Jakarta merevitalisasi angkutan kota.

"Cek fisik kendaraan itu penting karena menyangkut keselamatan masyarakat. Tapi dalam kondisi yang sulit seperti ini mestinya bayaran seperti itu dihentikan sementara menjelang stabilnya kondisi ekonomi secara keseluruhan," pinta Dani.

Demikian juga halnya dengan rencana revitalisasi angkutan kota. "Ini situasinya sangat tidak memungkinkan karena revitalisasi angkutan kota itu membawa konsekuensi penambahan beban biaya bagi operator," imbuh Dani Anwar.

"Jika pemerintah merasa gagal dalam mengelola bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, jangan malah mengganti sistem ekonomi kerakyatan ini dengan praktek-praktek neolib karena rakyat yang akan menanggung resikonya," tambah dia lagi.(fas/jpnn)