DPD I Golkar Mengaku Masih Solid Dukung Ical

jpnn.com - JAKARTA - Suara-suara di internal Partai Golkar untuk menurungkan Aburizal Bakrie (Ical) dari kursi ketua umum di partai beringin itu mulau nyaring terdengar. Opsi menurunkan Ical dari posisi Ketua Umum Golkar adalah dengan mempercepat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) yang sesuai keputusan partai harusnya pada tahun 2015.
Namun, unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar mengaku tetap solid mendukung Ical sebagai ketua umum hingga 2015. Ketua Forum Silaturrahmi DPD I PG, Ridwan Bae menyatakan bahwa kabar yang menyebut para pimpinan Golkar di daerah ingin mempercepat munas merupakan informasi sesat.
"Kami DPD I se-Indonesia mengedepankan kebersamaan," ungkap Ridwan saat dihubungi wartawan, Senin (14/7).
Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara ini menengarai wacana mempercepat munas datang dari kader-kader yang ingin memperjuangkan kepentingan pribadi daripada partai. Ridwan menduga, dengan melengserkan Ical maka mereka berharap bisa mendapat posisi strategis di parlemen maupun pemerintahan.
Karenanya, kata dia, ide mempercepat munas itu reaksi pribadi yang melupakan soliditas partai. Menurutnya, Ical selaku Ketum PG berwenang menentukan posisi kader di parlemen maupun pemerintahan.
Ridwan pun menengarai desakan melengserkan Ical tidak lepas dari ambisi sejumlah orang meraih posisi penting di parlemen. "DPR dilantik bulan Oktober. Dari situ ada penentuan jabatan pimpinan DPR, komisi, alat kelengkapan. Penentuan jabatan itu adalah kewenangan ketum," jelasnya.
Selain itu, Ridwan juga mengajak seluruh kader partainya bisa bersatu menjaga soliditas partai. Ia mengimbau, segala perbedaan seyogyanya tidak disampaikan ke publik. "Perbedaan kita cukup di internal, jangan di luar," tegasnya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Suara-suara di internal Partai Golkar untuk menurungkan Aburizal Bakrie (Ical) dari kursi ketua umum di partai beringin itu mulau nyaring
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tak Incar Jabatan, ART: Saya Cukup Jadi Adik Seorang Anwar Hafid
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa