DPD Identifikasi Persoalan Daerah

Demikian juga halnya dengan pembiayaan pembangunan melalui dana perimbangan, menurut Ketua DPD asal Sumbar itu, juga belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi seluruh daerah karena kriteria mengacu pada jumlah penduduk. Akibatnya, upaya mengurangi kesenjangan atau ketimpangan antardaerah belum memberikan hasil yang signifikan.

"Permasalahan kemiskinan dan pengangguran, penanganan wilayah perbatasan, masalah infrastruktur daerah, HGU, dan investasi, serta berbagai bencana alam dan konflik (separatisme) masih tetap menjadi perhatian semua pihak. Dalam hal ini pendekatan secara politis dan kultural perlu dijadikan sebagai basis penyelesaian," sarannya.

Bersamaan dengan itu, Irman juga mengungkap beberapa permasalahan internal kelembagaan DPD terutama soal sistem pendukung keahlian dan Informasi. "Sistem pendukung keahlian dan informasi kantor pusat DPD masih dalam tahap rintisan memprakarsai law centre, budget office dan natural resource data centre," ungkapnya.

Kondisi serupa juga berlangsung pada sistem dukungan staf ahli yang masih dalam awal masa transisi 2010-2011. "Masa transisi sistem dukungan ini sangat berpengaruh pada komunikasi dan interaksi publik anggota dengan konstituen yang belum menyeluruh dan masih sangat terbatas melalui media masa," pungkasnya. (fas/jpnn)