DPD II Golkar Bakal Rugi Jika Ikut Skenario Pilih Ketum Secara Aklamasi

jpnn.com, JAKARTA - Analis politik dari Job Politicoon Asep Gunawan mengingatkan pengurus DPD II Golkar dari berbagai kabupaten/kota  tak terbujuk ajakan memilih ketua umum secara aklamasi pada musyawarah nasional (munas) yang akan datang.

Menurutnya, DPD II Golkar sebagai pemilik suara di munas justru akan diuntungkan jika mendorong pemilihan ketua umum partai berlambang beringin itu melalui voting.

“Voting akan membuat DPD II lebih independen dalam menyampaikan aspirasi dan dukungannya kepada calon ketua umum lewat kertas suara. Sebaliknya, rencana aklamasi yang hanya mengikutsertakan DPD I (pengurus tingkat provinsi, red) akan membuat DPD II gigit jari karena aspirasi dan dukungan mereka tidak bisa disampaikan secara langsung," ujar Asep, Selasa (19/11).

Kandidat doktor ilmu politik di Universitas Padjadjaran Bandung itu menyebut dukungan berbagai DPD I Golkar kepada Airlangga Hartarto hanya sebatas klaim. Sebab, banyak DPD I yang tidak menyertakan bukti bahwa DPD II mendukung incumbent di bursa calon ketua umum Golkar itu.

Menurut Asep, meski secara hierarki DPD I lebih tinggi dari DPD II, namun posisi keduanya di munas setara karena sama-sama pemilik suara. Jumlah suara DPD II Golkar pun jauh di atas DPD I. “DPD II jumlahnya 514, sementara DPD I hanya 34,” sebutnya.

Oleh karena itu Asep mempertanyakan klaim tentang mayoritas DPD I menginginkan pemilihan ketum Golkar 2019-2024 secara aklamasi. Dalam pengamatan Asep, DPD II Golkar yang menginginkan pemilihan ketua umum secara aklamasi nyaris tidak ada.

Asep pun menyarankan agar para ketua DPD II Golkar tak ikut dalam skenario DPD I tentang pemilihan ketua umum secara aklamasi. “Ketika DPD II masuk dalam skenario DPD I, berarti peran dan suaranya akan dikecilkan, padahal jumlahnya jauh lebih besar dan signifikan jika pemilihan melalui voting,” katanya.(ara/jpnn)