DPD Ingin Berbagi Kewenangan Dengan DPR

JAKARTA - Sistem ketatanegaraan di Indonesia dinilai belum sempurna. Pasalnya, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terlalu besar dalam menentukan nasib bangsa. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga merupakan lembaga perwakilan, dinilai tidak mendapatkan banyak peran.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman di Plaza DPD RI Senayan Jakarta, Rabu siang (27/7). “Di Senayan (DPR/MPR/DPD) perlu perbaikan. DPD dan DPR sebaiknya memiliki kewenangan yang seimbang. DPR selama ini terkesan hanya menjadi wakil ideologi partai. Lalu siapa yang mewakili masyarakat di daerah kalau bukan DPD?” cetusnya.

Ditambahkan Irman, tugas DPR selama ini terlalu berat. Beberapa tugas seperti produk kebijakan dan kewenangan anggaran menjadi pekerjaan berat DPR.

Atas dasar itulah Irman meminta DPD untuk dilibatkan dalam masalah yang selama ini tidak tercover oleh peran DPR. “Beban DPR berat, jadi DPD perlu dilibatkan dalam sisi-sisi lain. Menurut saya sistem yang baik dan kerjasama yang solid di Senayan menjadi kunci produk kebijakan yang baik untuk masyarakat. Kewenangan anggaran juga ada di sini,” ujar Irman.