DPD Ingin Berbagi Kewenangan Dengan DPR

Terkait maraknya kasus korupsi dan suap yang justru melibatkan para legislator di Senayan, Irman menilai hal itu menjadi salah satu bukti adanya sistem yang kurang baik. Untuk itu, DPD menawarkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

“Sekarang sistem sudah mulai menguat. DPD menawarkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik agar bersama-sama semuanya bukan hanya untuk kepentingan DPD saja tetapi untuk kepentingan semuanya,”  ucapnya.

Sekadar diketahui, kewenangan DPD RI selama ini dinilai masih lemah. Terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan DPD RI selama ini, hanya dapat diusulkan kepada DPR RI dalam bentuk pertimbangan. Hal tersebut menimbulkan kesan posisi DPD RI berada di bawah DPR RI. (tas/jpnn)