DPD Ingin Pemda Tetap Bisa Keluarkan Izin Pertambangan

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Nurmawati Dewi Bantilan, mempertanyakan wacana yang dilontarkan Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) DPR, Khatibul Umam Wiranu, tentang penarikan kewenangan pemberian izin pertambangan dari daerah. Dewi menilai tidak ada dasar kuat untuk memindah kewenangan sebagian perizinan pertambangan dari daerah ke pusat.

"Apa dasar dan logikanya? Toh, selama ini izin pertambangan strategis ada di pusat. Izin tambang yang jadi kewenangan daerah itu kan sebatas tambang galian nonstrategis yang terdapat di daerah," kata Nurmawati di Jakarta Sabtu (24/11).

Menurutnya, kewenangan izin pertambangan di daerah tidak boleh dialihkan begitu saja ke pusat dengan cara mengubah undang-undang. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan berbagai resistensi di daerah.

"Sebaiknya Pansus RUU Pemda di DPR menghentikan wacana tersebut dan lebih mendorong pemerintah pusat melakukan asistensi dan evaluasi terhadap pertambangan di daerah," sarannya.