DPD Inginkan Penguatan
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPD RI Mohammad Saleh menerima rombongan dari Lembaga Pengkajian MPR RI. Pertemuan tersebut membicarakan aspirasi dari sejumlah masyarakat yang menginginkan penguatan DPD RI.
Soleh mengatakan dalam posisi sekarang ini DPD RI mengharapkan kajian dari Lembaga Pengkajian MPR RI. Pasalnya, karena semua anggota DPD RI menaruh harapan pada lembaga ini.
“Anggota DPD RI menaruh harapan tentang penguatan,” ucapnya di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11).
Ia menambahkan pihaknya juga menaruh harapan pada hasil rapat pleno Lembaga Pengkajian MPR. Soleh berharap hasilnya bisa mempunyai kekuatan yang mengikat. “Karena penguatan ini yang sedang dituntut oleh DPD,” ujar Soleh.
Untuk saat ini, kata Soleh, sudah hampir 90 persen anggota DPD RI menandatangani dukungan amandemen. Ia yakin kedepan tanda tangan akan terkumpul 100 persen. Namun untuk terjadinya amandemen, juga harus mendapatkan dukungan seperempat dari anggota MPR.
“Sebelumnya kami juga telah mengunjungi beberapa partai di DPR. Nanti kami akan kunjungan ke semua partai untuk meminta dukungan,” terang dia.
Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid mengatakan pihaknya telah melaporkan hasil perkembangan pembahasan materi pokok di Lembaga Pengkajian MPR. Salah satu materi yang paling penting terkait penguatan DPD.
“Secara umum mayoritas ada keinginan penguatan DPD. Hal yang sama juga kita peroleh setelah menggali aspirasi dari para akademik di seluruh Indonesia,” paparnya.
JAKARTA - Ketua DPD RI Mohammad Saleh menerima rombongan dari Lembaga Pengkajian MPR RI. Pertemuan tersebut membicarakan aspirasi dari sejumlah masyarakat
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi