DPD Kaji Uji Materi UU APBN Perubahan Baru

Dikatakannya, sikap DPR dan Pemerintah yang tidak memberi ruang bagi DPD untuk mewarnai berbagai produk UU yang DPR setujui dalam kenyataannya telah meresahkan daerah-daerah. "Contoh terkini adalah persetujuan DPR terhadap revisi UU APBNP 2013 yang membawa konsekuensi dinaikkannya harga BBM. Ternyata daerah dalam kondisi yang sangat tidak siap dan akhirnya menunggu apa maunya pemerintah," tegasnya.

Dia juga mengkritisi sikap pemerintah yang diam-diam awal Juni telah membagikan kartu BLSM kepada masyarakat miskin dengan hanya mengadalkan data Badan Pusat Statistik (BPS). "Ternyata ada masalah besar di balik data tersebut karena sekitar 70 persen dari alamat yang dituju ternyata tidak valid. Sebentar lagi kita akan saksikan adegan kaca kantor pos akan pecah," tegasnya. (fas/jpnn)