DPD Merasa Kian Setara dengan DPR

Merujuk pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan yang  berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Sementara itu  Ketua Komite I DPD, Alirman Sori mengatakan, kesetaraan DPD dengan DPR dalam membahas UU merupakan kemajuan luar biasa bagi DPD. Karena itu pihaknya akan memaksimalkan peran legislasi ini.

Senator dari daerah pemilihan Sumbar ini menyebutkan, DPD saat pembahasan UU dengan DPR biasanya mengutus tim kerja (Timja) yang terdiri 11 orang. “Dari sanalah kita mencoba untuk menyumbangkan pemikiran sebanyak mungkin bagi lahirnya UU yang berpihak pada kepentingan masyarakat di daerah,” katanya.(fas/jpnn)