DPD Minta Bawaslu Dibubarkan

Selain memberikan penguatan fungsi pengawasan, kata Wayan, pengangkatan Bawaslu juga harus dirubah. Fungsi utama lembaga pengawas pemilu satu-satunya di dunia ini adalah pemantauan. Maka, proses seleksi harus melibatkan DPD. Sehingga benar-benar independen dan nonpartisipan (partai politik).

Wayan meyakini, peran Bawaslu ke depannya akan bertambah. Jika tidak, akan selalu ada tarik menarik. Peluang Bawaslu menangani masalah keperdataan sangat besar. "Ada informasi bahwa pemerintah belum suka ada Bawaslu. Karenanya mereka ga mau kuat. Jadilan pengawasan macan ompong," katanya. Jika tidak berubah pada 2014, lanjutnya, DPD akan berubah pendirian pada 2019.

 

Ketua Tim Perancang UU Pemilu Jack Ospara melanjutkan, usulan DPD adalah Bawaslu diberikan kewenangan penuh menangani masalah administratif. Sedangkan pidana dipegang pengadilan umum. Kalau sengketa pemilu bukan perhitungan suara antar pribadi dipegang pengadilan arbitrase. Mahkamah Konstitusi (MK) cukup sengketa hasil. "Tidak ada gunanya kan kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal peran Bawaslu," katanya.

Ditambahkan Wayan, sekarang ini DPD tidak yakin kalau masalah pidana dibawa ke pengadilan umum bisa cepat selesai. Kecuali dipegang pengadilan arbitrase. "Dulu kita sudah pernah usulkan pengadilan ad hoc tapi tidak bersambut. Karena itu kami lebih baik ke Bawaslu dengan berbagai kemungkinan," katanya.