DPD Minta Jangan Hanya Guru yang Ditindak

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta kepada penegak hukum yang menangani kasus 1.820 guru yang melakukan pelanggaran dengan cara memalsukan Penetapan Angka Kredit (PAK) berupa pembuatan karya tulis ilmiah melalui calo untuk kenaikan pangkat dari IV/A ke IV/B, agar jangan hanya guru saja yang menjadi korban. Menurut mereka, para oknum yang menawarkan jasanya kepada guru juga harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Hal ini dikatakan oleh anggota Komite III DPD RI yang membidangi masalah pendidikan, Hj Maimnah Umar MA, ketika dihubungi, Senin (8/2). Ia menyebutkan bahwa dalam kasus ini yang disorot hanya guru, sementara oknum yang diduga berasal dari dalam (lingkungan Diknas) sampai saat ini belum tersentuh.

"Kita tidak sepakat kalau yang menjadi sasaran dalam persoalan ini hanya guru saja, sementara oknum yang diduga dari dalam tak tersentuh oleh hukum. Guru tidak akan mau melakukan hal itu kalau tidak ada calo yang menawarkan jasanya untuk membuat karya ilmiah sebagai syarat sertifikasi kenaikan pangkat guru," terang Maimanah.

Diungkapkan oleh legislator asal Riau itu, aparat penegak hukum diharapkan bisa membongkar kasus ini sampai tuntas. Karena katanya, ini bukan saja menjatuhkan wibawa para guru, tetapi juga mencoreng lembaga pendidikan khususnya di Provinsi Riau.