DPD Minta Pemda Diberikan Hak Kelola Migas

JAKARTA - Ketua DPD RI, Irman Gusman menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP-Migas. Irman Gusman juga meminta Pemerintah Pusat memberi peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah penghasil migas untuk mengelola Migas. Menurut Irman Gusman, hal itu sangat penting agar tidak lagi mengebiri hak-hak konstitusional masyarakat daerah penghasil Migas seperti yang terjadi selama ini.

”DPD RI menghargai keputusan MK yang membubarkan BP Migas. Langkah berikutnya, perlu meningkatkan peran aktif pemerintah daerah yang selama ini pasif dengan mendengarkan hasil lifting migas yang ditetapkan oleh BP Migas dan Pemerintah Pusat," kata Irman Gusman, dalam Sidang Paripurna ke 7 DPD, Masa Sidang II 2012-2013 di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (20/11).

Keputusan MK tersebut, kata dia, memberi peluang bagi daerah meningkatan peran aktif dalam pengelolaan migas hingga dapat mewujudkan pengelolaan migas yang profesional. Sehingga tidak lagi mengebiri hak-hak konstitusional masyarakat daerah penghasil migas.

“Yang harus diwaspadai ialah agar masalah substansi pembubaran BP Migas tidak menjadi misleading dengan isu organisasi, baik secara sengaja ataupun tidak,“ katanya.