DPD Minta Pemerintah Segera Garap Pembangunan Infrastruktur Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Komite II DPD RI meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.

Sebab, sebagian besar daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, maupun perumahan untuk rakyat. Hal itu terungkap saat rapat kerja Komite II DPD dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Anggota Komite II DPD Anna Latuconsina mengatakan bahwa masih banyak masyarakat korban gempa bumi Maluku, belum mendapatkan bantuan terutama tempat tinggal. Senator dari Maluku itu menanyakan bagaimana tindak lanjut perbaikan fasilitas masyarakat pascagempa 2019.

“Masyarakat korban gempa saat ini belum mendapatkan bantuan. Kami ingin mendapatkan informasi, kira-kira kapan masyarakat dapat bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak,” ucap Anna.

Anggota Komite II DPD dari Sulawesi Tengah Lukky Semen berharap Kementerian PUPR segera memulihkan sarana dan prasarana publik yang rusak pascagempa di Sulteng. Menurutnya, perkembangan perbaikan fasilitas umum di Sulteng masih belum sesuai harapan.

“Kami butuh penjelasan khususnya menyangkut rehab-rekon hunian tetap yang sampai hari ini baru terealisasi 136 unit. Ini begitu panjang dan lama prosesnya,” ujarnya,

Senator dari Papua Barat Mamberop Y. Rumakiek meminta kepada Menteri Basuki agar dibangun akses komunikasi langsung untuk dapat menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di provinsinya.

Mamberop menilai saat ini komunikasi yang ada masih belum terjalin dengan baik. Akibatnya banyak wilayah di Papua Barat yang belum merata dan tertinggal pembangunannya.