DPD Minta Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah

Tanpa harus menunggu amandemen, menurut Paulus, pemisahan ini bisa dilakukan melalui UU Pemilu. Apalagi, itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. "Yang penting pemilunya tetap lima tahun sekali kita lakukan," tegasnya.

Selama ini, kata dia, energi bangsa habis untuk mengurus pemilu dan pilkada. Terutama pilkada yang boleh dibilang berjalan tanpa jeda sepanjang tahun dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Bahkan, tidak ada pilkada yang tidak disertai gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Akibatnya demokrasi yang sudah mahal menjadi semakin tidak efisien. Dengan menggelar pilkada secara sekaligus dalam format pemilu lokal, hiruk pikuk yang muncul bisa dikurangi. "Jadi, pemisahan ini tujuannya untuk membentuk pemerintahan yang baik, demokratis, sekaligus stabil," kata Paulus.

Dalam diskusi Penerapan Pemilu Terpisah untuk 2014 itu, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto menyampaikan dukungannya. Menurut dia, pemisahan itu sangat realistis untuk mulai diterapkan pada 2014.