DPD Minta Publik Awasi Perpanjangan Kontrak Tambang

Dikatakannya, sudah terlalu lama negeri ini salah kelola dan mengabaikan prinsip-prinsip berkeadilan dalam konsep NKRI. DPD ingin meluruskan ini semua sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas DPD saat ini.

Terakhir, dia mengritisi kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah yang fokus mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pemerataan kesejahteraan ekonomi kepada daerah-daerah.

"Mengutamakan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan Pancasila karena pertumbuhan ekonomi hanya mendatangkan manfaat bagi satu atau dua daerah saja. Sementara Indonesia ini terdiri dari 33 provinsi. NKRI lebih membutuhkan pemerataan ekonomi karena sesuai dengan Pancasila dan UUD 45," tegas Ketua DPD. (fas/jpnn)