DPD: MK Keliru Memaknai Pekerjaan Lain di UU Pemilu

Tellie menilai KPU dalam hal ini telah membuat aturan tanpa memperhatikan hal-hal yang bersifat pengecualian. Sebagaimana diketahui, dia, terdapat calon anggota DPD yang juga berstatus sebagai ketua parpol yakni Oesman Sapta.
Menurut Tellie, aturan yang terbit di tengah berlangsungnya proses pencalonan itu, secara sengaja telah memaksa Oesman Sapta kehilangan hak politiknya untuk ikut dalam pencalonan DPD.
Padahal, kata dia, statusnya sebagai ketum partai tidak dapat dihilangkan begitu saja melalui sebuah surat pengunduran diri. Ada mekanisme partai yang harus dilalui. "Sekali lagi aturan ditetapkan dengan pengabaian pada fakta," jelas senator dari Bangka Belitung itu.
Dia mengatakan, seseorang menjadi pengurus atau anggota parpol tidak akan serta merta menghilangkan konsentrasi, kepedulian, fokus dan kemampuannya memperjuangan kepentingan daerahnya dalam bingkai pembangunan nasional. (boy/jpnn)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD
Redaktur & Reporter : Boy
- Prajurit Aktif Gugat UU TNI ke MK, Imparsial: Upaya Menerobos Demokrasi
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- Terima Gubernur Provinsi Tomsk Rusia, Sultan Bahas Kerja Sama di Bidang Riset Hingga Sister City
- Sultan Minta Pelindo II Atasi Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai dengan Skala Penuh