DPD Nilai Kebijakan Pemerintah Masih Sentralistik

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah masih sangat sentralistik. Hal ini antara alin terlihat dari transfer APBN ke daerah yang masih minim. APBN 2010 ini misalnya, dipandang masih lebih banyak singgah di departemen-departemen pemerintahan pusat.

Hal tersebut antara lain diungkapkan oleh Ketua Komite IV DPD RI, Tonny Tesar, kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara III, Rabu (10/2). Dia mengatakan bahwa di dalam APBN 2010, hanya sepertiga yang ditransfer ke daerah, sementara sisanya masih diperuntukkan untuk departemen pusat.

"Kalau kita lihat dari kebijakan, pemerintah pusat masih sentralistik. Karena sampai saat ini daerah masih diperlakukan tidak adil. Bagaimana daerah (mau) membangun, kalau APBN masih kurang ditransfer ke daerah? Begitu juga otonomi daerah yang belum menyeluruh dilaksanakan, sehingga desentralisasi yang diharapkan semua daerah belum dirasakan," ujar Tonny.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komite IV lainnya, Abdul Ghafar Usman. Untuk mewujudkan harapan dari daerah tersebut, yakni keadilan dan kesejahteraan menurutnya, pemerintah pusat mestinya tidak membuat kebijakan yang tak memihak kepada daerah.