DPD Nilai Kebijakan Pemerintah Masih Sentralistik

"Seperti kebijakan pemerintah untuk menunda pembayaran DBH Migas bagi daerah penghasil, yang seharusnya diberikan sesuai dengan tahun anggaran, tanpa ada penundaan. Apalagi ada daerah yang DBH Migas-nya pada tahun 2008 lalu belum dilunasi pusat. Ini tentunya sangat mengecewakan daerah," tegasnya.

Dikatakan Abdul Ghafar, persoalan ini tentunya menjadi bahan bagi DPD, khususnya Komite IV yang membidangi masalah keuangan, untuk meminta kepada pemerintah pusat agar peraturan mengenai itu diselesaikan dengan cepat. "Ke depan, kita tidak ingin persoalan yang sama terjadi. Makanya pemerintah pusat harus membuat aturan yang jelas dalam pembagian DBH tersebut," pungkasnya. (yud/jpnn)