DPD Nilai Pemerintah Belum Transparan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai pemerintah kurang transparan dalam hal perimbangan keuangan bagi hasil atau royalti yang diterima daerah, serta penyalurannya dalam APBN. Oleh karena itu, ke depan DPD akan mengejar masalah transparasi (kepada) daerah tersebut, karena jika tidak transparan dipastikan bakal merugikan daerah.

Hal itu dilontarkan oleh anggota Komite IV DPD RI bidang APBN, Pajak, BPK dan Lembaga Keuangan Mikro, Permana Sari. Ia menyebutkan, kadang-kadang keuangan yang sampai daerah tidak sesuai dengan royalti yang diberikan daerah ke pemerintah pusat. "Nah, kita tidak tahu berapa ke daerah, yang benar-benar jadi hak daerah," ujarnya, Senin (15/2).

Dikatakan Permana Sari, yang menjadi permasalahan sekarang adalah soal transparasi. Menurutnya, mestinya harus diketahui, dana (yang) diberikan ke pusat berapa dan kembali ke daerah itu berapa. "Royaltinya itu kan tidak transparan. Kita (daerah) cuma menerima aja kan," tukasnya.

Permana pun menjelaskan, DPD akan mengadakan diskusi demi membahas bagi hasil migas, juga menyelipkan pembahasan mengenai perimbangan keuangan, karena hal itu menjadi masalah pokok di daerah. Hal ini penting katanya, karena saat ini DPD tidak bisa menghitung berapa yang seharusnya diterima daerah.