DPD Pengin Tambah Pimpinan, Oso Temui Jokowi
jpnn.com, BOGOR - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (7/5). Tujuannya adalah membahas Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan, fokus utama pertemuan konsultasi itu adalah membahas tata tertib (tatib) lembaga yang dipimpinnya. Menurutnya, DPD bermaksud menyatukan pandangan dengan pemerintah.
“Kedatangan kami yaitu membicarakan isi dalam pelaksanaanya (tatib). Hasilnya bagus, didukung oleh menteri-menteri presiden dan akan segera dibahas,” kata politikus yang karib disapa dengan panggilan Oso itu.
Pada pertemuan konsultasi di Istana Bogor, Oso didampingi Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Ada pula Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba, Ketua Komite III DPD Fahira Idris, Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang dan Pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPD Maruf Cahyono.
Oso melanjutkan, salah satu materi yang dibahas adalah soal penambahan satu kursi untuk pimpinan DPD. Sebelumnya jumlah pimpinan DPR sesuai UU MD3 memang hanya tiga karena didasari keterwakilan wilayah Indonesia barat, tengah dan timur.
Selanjutnya proses pemilihan pimpinan tambahan di DPD juga berdasar pengelompokan wilayah. "Kami sudah memutuskan pemilihan akan dibagi menjadi dua yaitu barat dan timur sehingga akan menjadi adil,” kata senator asal Kalimantan Barat (Kalbar) itu.
Dia menambahkan, tambahan calon pimpinan DPD akan dipilih dari provinsi yang belum menempatkan senatornya sebagai ketua ataupun wakil ketua DPD. Praktis, calon pimpinan tambahan di DPD bikan dari Kalbar, Maluku dan Sumatera Utara.
“Untuk saya (Kalbar), Pak Nono (Maluku) dan Bu Darmayanti (Sumut) daerahnya tidak lagi ikut dalam pencalonan,” jelasnya. (boy/jpnn)
Pimpinan DPD RI menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor guna melakukan konsultasi tentang tambahan kursi wakil ketua di lembaga para senator itu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- HUT Ke-18, Partai Hanura Konsisten Usung Peningkatan Kesejahteraan Daerah