DPD perjuangkan anggaran berbasis Otonomi
Rapat ini, lanjutnya, merupakan salah satu upaya dari jajaran Setjen DPD untuk mendapatkan evaluasi secara langsung dari outsider yang sudah pasti lebih objektif, imbuhnya.
Visi Setjen DPD, lanjutnya, terciptanya sistem pendukung yang optimal untuk fungsi politik DPD RI 2009. Target yang ingin dicapai ialah struktur organisasi kerja dan personil yang profesional, mekanisme yang efisien dan objektif, hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga terkait, penguatan jejaring kerja dan instrumen kerja berdasarkan kajian.
Berkenaan dengan pentingnya sistem pendukung kesekjenan untuk penguatan parlemen, anggota Pansus DPR untuk RUU Susduk, Ida Fauziah menyebut perlunya merevisi berbagai UU terkait dengan kesekjenan.
"Sepanjang UU yang mengatur soal kesekjenan di parlemen ini tidak dirubah, maka sampai kapanpun koordinasi dan singkronisasi antara kesekjenan tidak akan pernah terjadi," tegas Ida Fauziah, dari Fraksi PKB itu.
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- Survei Tatap Muka Poltracking Indonesia: Isran Noor-Hadi 52.9%, Rudy Mas'ud-Seno Aji 38,4%
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Percaya Diri Didukung Jokowi, Ridwan Kamil Yakin Bakal Menang
- Mak-Mak Majelis Taklim Dukung Rena Da Frina Pimpin Kota Bogor
- Asosiasi Lembaga Survei Presisi Sambut Poltracking Indonesia jadi Anggota Baru