DPD perjuangkan anggaran berbasis Otonomi

Anehnya, lanjut Refli, hingga saat ini DPR tidak mau mereformasi UU dimaksud untuk menjaga kesinambungan sumber dana yang berasal dari dua institusi yakni Setjen DPR dan pemerintah.

Dalam acara yang sama, pengamat hukum tata negara Universitas Gajahmada, Fajrul Falakh melihat sudah terjadi perubahan mendasar di parlemen.

"Yang belum terjadi adalah perubahan disisi kesekjenan parlemen sebagaimana yang diharapkan bersama. Terutama dari segi struktur dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai," kata Fajrul. (Fas)