DPD Perjuangkan APBN untuk 'Freeway' Kaltim

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan ikut memperjuangkan agar pemerintah pusat membantu pembiayaan pembangunan freeway Balikpapan-Samarinda. Sebagai buktinya, Ketua Komite II DPD RI Bambang Susilo, memastikan bahwa dalam pekan ini pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum. "Selain PU, kita juga mau bertemu dengan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta Dirut PLN," jelas Bambang.

Menurut Bambang, pertemuan tersebut antara lain untuk membahas persoalan klasik Kaltim yang tak kunjung tuntas, yakni "byar-pet"-nya listrik, soal bagi hasil migas, serta pembiayaan freeway yang pemancangannya sudah dilaksanakan Selasa (24/11) pekan lalu. "Freeway bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, makanya kita dukung dan bantu agar masuk di APBN," tambahnya. Seperti diketahui, Ketua Panitia Anggaran DPR RI (kini Ketua Komisi XI DPR RI, Red) Emir Moeis, sebelumnya memastikan bahwa freeway Kaltim tak tercantum dalam APBN 2010.

Sampai berita ini ditulis, Emir tak bisa dikonfirmasi soal apakah ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait hak ini. Sementara, Bambang sendiri menambahkan, dari paparan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di depan anggota DPD beberapa waktu lalu, diketahui bahwa Kaltim hanya bersedia membiayai pembebasan lahan freeway. Adapun struktur bangunannya perlu dibiayai APBN atau investor.

Dengan begitu, lanjut Bambang, DPD setuju jika freeway benar-benar free. Artinya, bukan seperti jalan tol yang harus memungut biaya bagi kendaraan yang melalui jalan tersebut. Lagipula, kalaupun diterapkan sebagai tol, Bambang yang bekas pengusaha ini pesimistis proyek tersebut akan cepat balik modal atau mencapai break even point (BEP). Ini menurutnya, didasari kenyataan bahwa pengguna jalan ruas Balikpapan-Samarinda masih sedikit.